SYARI’AT ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Abstract

The formalization of Islamic Shari’ah in the system of Indonesian law needs

long term. This formalization emerges a crucial problems. Historically, fact shows

that Indonesian Moslems have great desire to apply Islamic Shari’ah since the

arriving Islam in Indonesia, in the era of colony either in Dutch and Japan. Entering

the independence of Indonesian era there are several controversies and debates

among the founding fathers of Indonesia regarding the foundation of Indonesian

nationalist Moslem and the nationalist secular.

Kata kunci: formalisasi, syari’at Islam, hukum positif, dan sejarah.

• Pendahuluan

Sebelum Indonesia merdeka syari’at Islam ini sudah ada dan sudah

populer, dalam pembahasan ini tidak ada salahnya kalau kita tahu tentang

sedikit latar belakang munculnya syari’at Islam di Indonesia, membahas

formalisasi syari’at Islam perlu kiranya cuplikan latar belakang munculnya

kata-kata Syari’at Islam di Indonesia, yaitu adanya suatu keyakinan bahwa

“Islam adalah diatas dari segala-galanya”, termasuk adalah Islam merupakan

solusi dari segala permasalahan yang muncul di permukaan.

Imbasnya, mereka berusaha untuk menjadikan Hukum Islam sebagai

hukum publik, sebagai Negara yang berpenduduk umat Islam terbesar di

dunia, semangat menerapkan syari’at wajar jika dimunculkan. Menurut

sejarah, yang sangat mungkin dapat dijadikan rujukan, terutama pada masa sejarah awal kemerdekaan kita, perjuangan kelompok Islam untuk

memasukkan syari’at begitu kuat mengemuka saat itu, semangat yang

muncul ketika itu adalah menjadikan syari’at sebagai bagian dari ideologi

Negara.

Pertama, pada siding BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dilakukan menjelang kemerdekaan

Indonesia, selalu dibumbui perdebatan alot antara kaum nasionalis dengan

wakil Islam tentang ketentuan memasukkan tambahan tujuh kata di sila

pertama dari Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban

menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya sebagaimana tercantum di

Jakarta Chapter atau lebih dikenal dengan Piagan Jakarta.

Kedua, pada sidang konstituante, dalam torehan sejarah yang terjadi

pasca pemilu 1955 itu terjadi tarik menarik antara kelompok Nasionalis

dengan kelompok Islam. Tema perdebatan juga sama yakni pro dan kontra

seputar keinginan menjadikan syari’at Islam diterapkan sebagai bagian dari

hukum Indonesia. Tetapi karena beberapa kali deadlock, dan tidak jadinya

rumusan Negara membuat Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia

mengambil alih konstituante sehingga lahirlah Dekrit Presiden, 5 juli 1959,

maka perjuangan umat Islam itupun kandas lagi.

Ketiga, seiring lamanya kendali Orde Baru yang dikomandani Soeharto

selaku Presiden, yang menabukan aspirasi, nuansa untuk menerapkan

syari’at Islam pun surut, meski tidak pernah pudar di otak para umat Islam.

Berubahnya zaman, adanya reformasi, runtuhnya rezim Orde Baru yang

dikomandoi oleh Soeharto dan kroni-kroninya membuat keinginan untuk

mengamandemen Undang-undang Dasar dan memasukkan tujuh kata itu

pun muncul lagi. Di tengah sidang-sidang amandemen UUD 1945 beberapa

waktu lalu, beberapa kelompok Islam mencoba menghembuskan Piagam

Jakarta.

Perdebatan yang berlangsung sejak zaman kemerdekaan tersebut,

seakan menjadi justifikasi historis bahwa perdebatan dan keinginan

menerapkan syari’at Islam tersebut merupakan keharusan sejarah. Jadi

sangatlah beralasan kalau saat ini pejuang penegakan syari’at Islam di

daerah-daerah begitu bersemangat menuntut ditegakkannya syari’at Islam.

Tetapi perlu diingat bahwa perdebatan seputar penegakkan syari’at Islam

ini akan terus memperpanjang konflik antara kelompok nasionalis dengan

kelompok Islam, kalau seandainya bisa memasukkan syari’at sebagai hukum

publik di Indonesia, banyak masalah besar yang akan menghadang. Nah,

di sinilah tampaknya kita perlu mengedepankan maslahah. Ada kaidah

ushul fiqh yang patut untuk kita kedepankan; menarik kemaslahatan dan

menghilangkan kerusakan (jalb al masalih muqoddamun ‘ala daf’ al mafasid)

dan kaedah ke dua, apabila ada dua pilihan yang tidak menguntungkan,

ambillah mana yang paling sedikit madharatnya, (akhafu al darurain). Atau

sebagaimana diungkapkan asy- Syatibi, dalam menyikapi nash-nash syari’ah

kita harus mengambil inti atau maksud syara’ (maqasid al syari’ah).

Dengan demikian proyeksi untuk memahami syari’at adalah manusia

sebagai pertimbangan untuk menciptakan kemaslahatan. Ibnu Qoyyim

al- Jauziyah dalam I’lam al Muwaqiin ‘an Rabbil ‘alamin bahwa syari’at

adalah maslahat, apa yang telah menarik maslahat kepada mafsadat maka

sesungguhnya itu bukanlah syari’at. Pendek kata apa yang harus dilakukan

terhadap syari’at saat ini adalah dengan”memanusiakan atau humanisasi

syari’at Islam”.

Kita tentu tidak ingin persoalan diselesaikan secara simplistis dan

normative. Agama harus dikembalikan kepada fungsinya sebagai pengatur

keseimbangan kosmos dan menentang segala bentuk imperialisme.

Perdebatan perebutan medan makna agama yang tercermin dalam pro

kontra seputar pelaksanaan syari’at Islam di daerah-daerah juga harus

dikembalikan kepada empat fungsi agama yang paling hakiki, yakni fungsi

edukatif, fungsi Pengawasan sosial, fungsi profetis atau kritis serta fungsi

transformative. (Justisia Fakultas Syari’ah Walisongo: Semarang)

•  Seputar Syari’at Islam

Syari’at Islam sesungguhnya meliputi keyakinan spiritual dan ideologi

politik. Spiritualisme Islam telah membahas pribadi manusia dengan Allah

yang terangkum dalam akidah dan ubudiah, sebaliknya ideologi politik

Islam telah membahas seluruh urusan keduniaan yang terangkum dalam

hubungan manusia dengan dirinya sendiri maupun dengan sesamanya,

baik menyangkut bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, politik luar negeri,

pendidikan, dan sebaginya.1

Namun demikian, bila membicarakan syari’at dalam arti hukum

Islam, maka terjadi pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum.

Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah

hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum

barat karena dalam hukum privat terdapat segi-segi hukum publik; demikian

pula sebaliknya dalam hukum publik terdapat pula segi-segi hukum privat.

Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fikih Islam meliputi : munakahat,

warisan, muamalat dalam arti khusus, jinayah atau uqubat, al-ahkam assulthoniyah

(khilafah), siyar, dan mukhasamat.2

Apabila Hukum Islam itu disistematisasikan seperti di dalam tata hukum

Indonesia, maka akan tergambarkan bidang ruang lingkup muamalat dalam

• Tentang Hukum Perdata

Hukum Perdata (Islam) meliputi: a. Munakahat, mengatur segala

sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta akibatakibat

hukumnya, b. wirasah, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli

waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam

ini disebut juga hukum faroid, c. muamalat, ialah dalam arti yang khusus,

mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan

manusia dalam masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam,

perserikatan, kontrak dan sebagainya.

• Tentang Hukum Publik

Hukum Publik (Islam) meliputi: a. Jinayah, yang memuat aturan-aturan

mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam

jarimah hudud maupun dalam jarimah ta’zir. Yang dimaksud dengan jarimah

adalah perbuatan tindak pidana. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana

yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam al-Qur’an dan

As-Sunnah(hudud jamaknya hadd, artinya batas). Jarimah ta’zir adalah

perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan

oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (ta’zir artinya: ajaran atau

pelajaran); b. al-ahkam as-sulthoniyah, membicarakan permasalahan yang

berhubungan dengan kepala Negara/pemerintahan, hak pemerintah pusat

dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya; c. Siyar, mengatur urusan

perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan Negara

lain; dan d. mukhasamat, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum

acara.

Apabila bagian-bagian hukum Islam bidang muamalat dalam arti

luas tersebut dibandingkan dengan susunan hukum Barat, seperti dalam

ilmu-ilmu hukum, maka munakahat, dapat disamakan dengan hukum

perkawinan; wirasah/faroid sama dengan hukum kewarisan; muamalat

dalam arti khusus sama dengan hukum benda dan hukum perjanjian,

jinayah/uqubat sama dengan hukum pidana; al-ahkam assulthoniyah sama

dengan hukum ketatanegaraan, yaitu tata Negara dan administrasi Negara;

siyar sama dengan hukum internasional; dan mukhasamat sama dengan

hukum acara.

• Penutup

Denganmencermati dan memperhatikan paparan berbagai aspek di

atas, maka kajian teoritis dan empiris terhadap formalisasi syari’at Islam

dalam tata hukum Indonesia ini perlu direkomendasikan kepada masyarakat

Indonesia, khususnya umat Islam, bahwa formalisasi syari’at Islam harus

tetap ditempuh, diantaranya secara politis-yuridis sebagai wujud tuntutan

akidah. Namun demikian, cara yang ditempuh tidak perlu lagi secara politisideologis

di tingkat konstitusi, melainkan cukup dengan memproses legislasi

syari’at Islam setingkat peraturan dan perundang-undangan, seperti yang

saat ini telah berlaku. Hanya cakupan wilayah hukumnya perlu diperluas

lagi, selain di bidang ubudiyah dan muamalah juga ke bidang ekonomi dan

jinayah yang justeru lebih strategis dalam memberdayakan ekonomi umat

serta menciptakan keamanan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat

dan bangsa Indonesia.